Pasaman Barat, Wahana Investigasi.com Bupati Pasaman Barat Yulianto mengajak insan pers memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menyampaikan informasi yang akurat serta berimbang. Ia menegaskan, kemitraan tersebut harus tetap menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme jurnalistik.
Hal itu disampaikan Yulianto saat menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kabupaten Pasaman Barat periode 2026–2029 di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Kamis (29/10). Pelantikan mengusung tema “Membangun Sinergi, Mengedepankan Pers Berintegritas di Pasaman Barat”.
Yulianto mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
“Pemerintah daerah membutuhkan kritik dan masukan untuk kemajuan daerah kita bersama. Insyaallah, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap bersinergi demi kepentingan masyarakat dan pembangunan Pasaman Barat,” ujar Yulianto.
Ia menegaskan, kritik konstruktif dari pers diperlukan untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan pelayanan publik. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan wartawan perlu terus diperkuat tanpa mengurangi kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Yulianto juga mengapresiasi dukungan anggota DPR RI Benny Utama terhadap pembangunan daerah. Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat pusat terus ditingkatkan, termasuk dalam mendorong program pendidikan, seperti sekolah terintegrasi dan sekolah rakyat, guna memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
Anggota DPR RI Benny Utama menilai pelantikan pengurus PWI dan IKWI menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarelemen pembangunan di Pasaman Barat. Ia berharap kepengurusan baru mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia wartawan, menjaga etika jurnalistik, dan mempertahankan kepercayaan publik.
Menurut Benny, pers memiliki fungsi strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, setiap kritik harus didasarkan pada fakta, mengikuti kaidah jurnalistik, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan serta pembangunan daerah.
Ketua PWI Provinsi Sumatera Barat Widya Navis menyebut pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi kebangkitan organisasi PWI di Pasaman Barat. Ia menjelaskan, sejak 2014 kepengurusan PWI setempat belum memiliki kepengurusan definitif dan dijalankan melalui pelaksana tugas (Plt).
Ia berharap kepengurusan periode 2026–2029 dapat memperkuat konsolidasi, menjaga solidaritas anggota, serta menyusun program kerja yang bermanfaat bagi wartawan dan masyarakat.
Ketua PWI Kabupaten Pasaman Barat M. Junir menegaskan, PWI siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat tanpa mengabaikan independensi pers. Menurutnya, sinergi tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol, melainkan membangun hubungan profesional yang tetap berlandaskan fakta, kode etik jurnalistik, dan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota menjaga kekompakan, meningkatkan kualitas karya jurnalistik, serta menghindari pemberitaan yang mengandung fitnah, provokasi, atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelantikan Altas Maulana menjelaskan, pembentukan kepengurusan definitif diawali dengan Konferensi Luar Biasa (KLB) pada 16 Oktober 2026. Dalam konferensi tersebut, M. Junir terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Pasaman Barat untuk masa bakti 2026–2029.
Selanjutnya, PWI Provinsi Sumatera Barat menerbitkan surat keputusan kepengurusan pada 22 Oktober 2026 sebagai dasar pembentukan kepengurusan definitif tersebut.
Pelantikan itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua TP-PKK Pasaman Barat Ny. Sifrowati Yulianto, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Erisa Doddy San Ismail, tokoh masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.