Pasaman Barat, WahanaInvestigasi.com Rapat paripurna DPRD Pasaman Barat yang digelar di ruang sidang DPRD pada Jumat (21/11/ 2025) membahas sejumlah agenda penting terkait kebijakan APBD 2026.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan fokus APBD 2026 pada peningkatan investasi, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta prioritas pelayanan dasar. Penegasan itu disampaikan Bupati Pasaman Barat, Yulianto, dalam sidang paripurna ke XXIII di gedung DPRD Pasaman Barat. “APBD 2026 harus menjadi instrumen yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan harus tepat sasaran dan berpihak pada pelayanan dasar,” ujarnya.
Bupati Yulianto menempatkan peningkatan investasi sebagai agenda utama tahun 2026. Pemda sepakat dengan dorongan fraksi untuk mempermudah regulasi, memperkuat kepastian hukum, serta memberikan insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor Langkah ini diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, Kita ingin Pasaman Barat semakin menarik bagi investor, sehingga roda ekonomi dapat bergerak lebih cepat,” katanya.
Di sisi lain, Pemda menegaskan komitmen menjaga kesehatan fiskal dengan mengarahkan belanja secara ketat dan tepat sasaran, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan, seiring tren menurunnya pendapatan daerah.
Strategi Perkuat PAD
Menanggapi sorotan sejumlah fraksi terkait kemandirian fiskal, Bupati menguraikan sejumlah langkah strategis untuk mengakselerasi PAD.
Ia mengatakan, Pemda akan mengintensifkan penerimaan dari sumber yang sudah ada serta membuka potensi baru melalui ekstensifikasi. Pendataan objek pajak yang belum terdaftar seperti PBB-P2, reklame, dan rumah makan akan ditindaklanjuti.
Selain itu, Pemda akan mengkaji ulang Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara bertahap dimulai dari pusat kota.
Pengawasan PAD juga diperkuat melalui Tim Pengawas Pajak Daerah yang memungkinkan diperluas jika dibutuhkan. Kemandirian fiskal adalah keharusan Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat tegas Bupati.
Tanggapi Isu Strategis Daerah
Selain penguatan fiskal, Pemda turut menanggapi sejumlah isu strategis, termasuk pengembangan UMKM yang difokuskan pada permodalan, ketersediaan lokasi usaha, dan penguatan pemasaran untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat serta mengantisipasi tekanan inflasi.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Yulianto menyinggung pelaksanaan pemilihan wali nagari tahun 2026. Ia memastikan anggaran Pilwana telah dimasukkan ke dalam Rancangan APBD, meski Pemda masih mencari formulasi pelaksanaan yang paling efisien mengingat kondisi keuangan.