Pasaman Barat, Wahana Investigasi.com Sejumlah guru honorer tergabung di forum guru perioritas pertama negeri dan swasta (FGPPNS) yang tidak masuk dalam pengusulan PPPK paruh waktu menemui bupati Pasaman Barat terkait kejelasan status, Rabu 31 Desember 2025 dirumah dinas bupati.
Perwakilan guru honorer yang tidak masuk dalam pengusulan PPPK paruh waktu meminta kepada bupati Pasaman Barat agar diusulkan PPPK paruh waktu demi mempertimbangkan status honorer kedepannya.
Pasalnya sebagaimana amanat undang undang no 20 tahun 2023 tentang penataan tenaga honorer wajib diangkat sebagai ASN paling lambat 2025 setelah itu tudak ada lagi status honorer pada tahun 2026 mendatang. Semua hanya ada status ASN baik itu “PNS maupun PPPK.
Perwakilan guru honorer yang tergabung FGPPNS Pasaman Barat, Taufik menyampaikan kedatangan para guru honorer baik negeri maupun swasta kali ini terkait menanyakan kejelasan status. Sebab pada tahun 2026 tidak ada lagi yang namanya honorer. Yang ada hanya ASN. Sedikitnya masih ada 300 guru honorer dan tenaga kependidikan Pasaman Barat yang belum terakomodir.
“Tentu ini menjadi kegaduhan bagi kami yang sudah masuk dapodik dan serdik apalagi pengabdian terhenti dengan masuknya PPPK paruh waktu nantinya,”ucapnya.
Meski demikian, langkah bupati dalam menyambut sejumlah guru honorer patut diapresiasi yang rela dan siap berjuang dengan iklas ke kementerian terkait dengan mengupayakan agar non ASN tidak masuk data juga diangkat menjadi ASN PPPK setidaknya paruh waktu.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada bupati yang sangat peduli terhadap nasib guru honorer yang tidak masuk paruh waktu yang mana akan dikoordinasikan ke kementerian terkait,”jelasnya.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto menjelaskan dalam hal terkait guru honorer yang tidak masuk paruh waktu ini, sudah menjadi tugas saya selaku pimpinan daerah menerima masukan dari perwakilan guru honorer tersebut.
“Saya akan terus mengupayakan agar guru honorer yang tidak masuk paruh waktu bisa masuk sehingga jelas status ASN nya,”ujar bupati Yulianto.
Dalam bulan ini, sekitar pertengahan Januari 2026 ia akan berangkat ke Jakarta untuk mengusulkan ke kementerian terkait sisa guru dan tenaga honorer yang belum masuk pengusulan paruh waktu.
“Nanti kita akan koordinasi ke kementerian terkait agar guru honorer yang tidak masuk paruh waktu bisa diupayakan dibuka aplikasi pendaftaran,”jelasnya.
Bupati meminta agar guru honorer jangan sampai keluar atau mundur dari sekolah. Tetap mengabdi, bersabar dan akan ada waktu untuk diangkat PPPK Paruh waktu. yang penting aktif mengajar serta jangan sampai mundur tetap mengabdi pungkasnya.