Pasaman Barat,Wahana investigasi.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan surat undangan resmi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah daerah untuk mengikuti rapat pembahasan perkembangan pelaksanaan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Anggaran Tahun 2026.
Kegiatan ini bertujuan memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai rencana dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Berdasarkan surat bernomor 080/6/DPD-PASBAR/2026 tertanggal 2 Juli 2026 yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyar, SH, pada Senin (6/7/2026).
Dalam rapat tersebut dibahas beberapa Agenda antara lain :
Pembahasan Perkembangan Realisasi Anggaran Dana Transfer Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026.
Rapat ini mengundang sebanyak 19 satuan kerja perangkat daerah, meliputi unsur sekretariat daerah, lembaga perencanaan dan pengawasan, hingga dinas teknis dan instansi pendukung pembangunan, yaitu :
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
4. Inspektorat Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Dinas Perumahan, Rakyat dan Kawasan Permukiman.
7. Dinas Pertanahan dan Pertambangan.
8. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
9. Dinas Pemuda dan Olahraga.
10. Dinas Kesehatan.
11. Dinas Lingkungan Hidup.
12. Dinas Pariwisata.
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
14. Dinas Perhubungan.
15. Dinas Perikanan.
16. Dinas Tenaga Kerja.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
18. Kesatuan Polisi Serta Pasaman Barat.
19. Kesatuan Kesi Pasaman Barat.
Dalam suratnya, Ketua DPRD menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian anggaran menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas dewan.
Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi OPD dalam penyaluran dan penggunaan dana transfer, serta mencari solusi bersama agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk program-program pembangunan dan pelayanan publik di Pasaman Barat.
“Kami mengundang seluruh kepala OPD atau wakil yang ditunjuk untuk hadir membawa data perkembangan realisasi di masing-masing bidang.
Hal ini penting agar kita memastikan dana yang diterima daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tulis Dimwastyar dalam surat undangan tersebut.
Hasil rapat nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif guna menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun berjalan.